Implementasi Kebijakan Transaksi Anggaran Non Tunai Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo

Authors

  • Nurul Hikmah Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Puangrimaggalatung
  • Imran Ismail Program Studi Admnistrasi Publik, Pascasarjana Unversitas Puangrimaggalatung
  • Sitti Aminah Program Studi Admnistrasi Publik, Pascasarjana Unversitas Puangrimaggalatung

Keywords:

Implementasi, Keuangan, Transaksi non tunai

Abstract

Berdasarkan dengan ketentuan pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan, dimana pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan transaksi anggaran non tunai  yang dilaksanakan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo yang beralamat di Andi Djemma No. 169. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara secara mendalam kepada informan, dan studi kepustakaan. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 3 orang informan kunci yaitu Informan kunci penelitian ini adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo, Kepala Bidang Anggaran BPKAD  dan Staf Pengelola Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan transaksi non tunai telah dilaksanakan secara bertahap di seluruh OPD di Kota Palopo. Implementasi transaksi non tunai dalam rangka pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun demikian, hasil yang nampak dari implementasi transaksi non tunai tersebut adalah tercapainya akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi. Berdasarkan penelitian ini bahwa aparat di Ruang Pelayanan BPKAD Kota Palopo telah berupaya memberikan suatu pelayanan yang maksimal dalam pelayanan keuangan. Dalam implementasi kebijakan, penghambat implementasi kebijakan adalah akses internet, pemahaman pihak ketiga, dan ketelitian pegawai.

References

Ahmad, Yani. (2002). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan. Daerah Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Ali, Faried 2013. Teori dan Konsep Administrasi dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Anggara, Sahya, 2012. Ilmu Administrasi Negara. Pustaka Setia.
Creswell, J. W. 2010. Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogjakarta: PT Pustaka Pelajar.
Ester Oktavia Pangaribuan dan Sumini. 2010. Modul: Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Gie, The Liang. 2009. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta: Liberty.
Handayaningrat, Soewarno, 2002, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta: Haji Masagung
Ibrahim. 2008. Prinsip-Prinsip Total Quality Service. Yogyakarta: Andi.
Moenir. 2002. Maanajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: PT. Bumi. Aksara.
Moleong, Lexy J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja
Pasolong, Harbani. 2011. Teori Administrasi Publik. Alfabeta, Bandung.
Riduwan. 2010. Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta.
Siagian, Sondang., P. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi. Pertama). Jakarta: Binapura Aksara.
Siagian, Sondang P. 2008. Filsafat Administrasi. Alfabeta. Bandung.
Siregar, D.D. 2004. Manajemen Aset. Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO’s pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta.
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Syafiie, Inu Kencana. 2003. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Syafiie. Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Syafri, Wirman. 2012. Studi Tentang Administrasi Publik. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Waluyo, 2007. Manajemen Publik Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Mandar Maju. Bandung.
Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2018 (peraturanpedia.id)
Emir. 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan:Kuantitatif Dan Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers
Hardiansyah. 2011. Kualitas pelayanan Publik. Gava Media. Yogyakarta
Moelong, J. Lexy DR. MA. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Jakarta: Alfabeta
Sinambela, L.P, dkk. 2007. Reformasi Pelayanan Publik: Teori Kebijakan Dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara
Siagian, Sondang, P.2014. Filsafat Administrasi. Jakarta: PT Bumi Aksara
Sugiyono, 2013. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: ALFABETA)

Published

2023-06-30