Implementasi Kebijakan Transaksi Anggaran Non Tunai Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo

Abstract

Berdasarkan dengan ketentuan pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan, dimana pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan transaksi anggaran non tunai  yang dilaksanakan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo yang beralamat di Andi Djemma No. 169. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara secara mendalam kepada informan, dan studi kepustakaan. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 3 orang informan kunci yaitu Informan kunci penelitian ini adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo, Kepala Bidang Anggaran BPKAD  dan Staf Pengelola Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan transaksi non tunai telah dilaksanakan secara bertahap di seluruh OPD di Kota Palopo. Implementasi transaksi non tunai dalam rangka pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun demikian, hasil yang nampak dari implementasi transaksi non tunai tersebut adalah tercapainya akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi. Berdasarkan penelitian ini bahwa aparat di Ruang Pelayanan BPKAD Kota Palopo telah berupaya memberikan suatu pelayanan yang maksimal dalam pelayanan keuangan. Dalam implementasi kebijakan, penghambat implementasi kebijakan adalah akses internet, pemahaman pihak ketiga, dan ketelitian pegawai.