Peran Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah di Kabupaten Luwu

Abstract

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau PPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD. Tiap-tiap daerah memiliki Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan sebutan yang berbeda-beda tergantung Peraturan Daerah yang telah ditetapkan pada masing-masing daerah. Salah satu contohnya Badan Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat BPKD. Fakta yang terjadi di lapangan ialah terjadi beberapa permasalahan meliputi kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta permasalahan kehematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Sehingga perlu adanya penelitian mengenai peran BPKD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran BPKD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, untuk mendeskripsikan hambatan yang dialami BPKD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah dan untuk mendeskripsikan pendukung dan penghambat dalam mencapai pengelolaan keuangan yang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif..Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dokumentasi. BPKD berperan menyusun laporan pertanggungjawaban terdiri dari melakukan verifikasi kelengkapan berkas pertanggungjawaban bendahara/LS, rekonsiliasi data, berkas pertanggungjawaban bendahara, pembinaan penatausahaan keuangan daerah, menyusun laporan