Efektivitas Pengelolaan Pemerintahan Berbasis Electronic Government (E-Government) Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu
Keywords:
Efektivitas, Elektronik, Pengelolaan, PemerintahAbstract
Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pemerintahan Berbasis Elektronik Goverment pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu hingga saat ini belum berjalan dengan maksimal. Dalam penelitian ini mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Salah satu isi kebijakan tersebut yang paling penting tercantum pada Pasal 2 ayat 1, yang berbunyi bahwa SPBE dilaksanakan dengan prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik goverment di Sekreatriat Daerah Kabupaten Luwu pada aspek efektivitas, belum berjalan dengan efektif. Pada aspek keterpaduan, belum berjalan dengan efektif. Pada aspek kesinambungan, belum berjalan dengan efektif. Pada aspek efisien, belum efektif. Pada aspek akuntabilitas, berjalan cukup efektif. Pada aspek interoperabilitas, sudah berjalan dengan efektif. Pada aspek keamanan, sudah berjalan cukup efektif. Faktor pendukung dan penghambat efektivitas pengelolaan pemerintahan berbasis electronic government (e-government) dapat dilihat dari awal penerapan E-government hingga saat ini masih memiliki hambatan yang dirasakan oleh Sekreatriat Daerah Kabupaten Luwu, seperti: Kemampuan ASN yang masih terbatas dalam bidang IT, Kemampuan/pengetahuan masyarakat dalam penerapan teknologi informasi, Masih memiliki kekurangan dalam update informasi dikarenakan terbatasnya SDM yang mampu mengelolah website, Masyarakat masih cenderung untuk mendapatkan layanan dengan datang langsung ke kantor.
References
Ahmad, Jamaluddin. 2015. Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasinya. Gava Media. Yogyakarta
Ali, Faried. 2011. Teori dan Konsep Administrasi Dari Pemikiran Paradigmatik M
enuju Redefinisi. RajaGrafindo Persada. Jakarta
Anggara, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara. Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance. CV. Pustaka Setia Bandung
Arikunto, Suharsimi. (2015) Prosedur Peneltian Pendekatan Dan Praktik, Jakarta: Bina Aksara
Alshehri, Mohammed and Steve Drew, E-Government Fundamentals, IADIS International Conference ICT, Society and Human Beings, 2010.
Bayu Surya Ningrat. Mengenal Ilmu Pemerintahan, 1992, Jakarta: Rineka Cipta
Bodgan, Robert and Steven J. Taylor. 2009. Penelitian Kualitatif. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional
Budiardjo, Miriam. 1999. Teori Politik Masa Kini. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
Creswell, J., W. Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu). Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016.
_______.2014. Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. USA: Sage Publikations
Gibson, James L., Jhon M. Ivancecich., dkk. 2013. Organisasi Perilaku, Struktur dan Proses. Jakarta: Binapura Aksara.
Hasibuan, Malayu S.P. 2010. Organisasi dan Motivasi, Efektivitas Kinerja. Jakarta: Bumi Aksara.
Indrajit. Richardus Eko. 2016. Konsep dan Strategi Electronic Government. Yogyakarta: Andi
Hardiansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media
Kumorotomo, Wahyudi. 2014. Penerapan E-government. Yogyakarta. Gama Press.
Mardiasmo. 2017. Perpajakan Edisis Terbaru. Yogyakarta. Andi
_______.2009. Perencanaan Keuangan Publik Sebagai Tuntutan dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Berwibawa. Jakarta.
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2010. Pedoman Umum Good Public Governance. Komite Nasional Kebijakan Governance Indonesia
Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
Moleong, Lexy J., 2016.Metedologi Penelitian Kualitatif, Ed. Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Morison (2012), Metode Penelitian Survei. Jakarta: Kencana Press
Ndraha, Talizidhuhu, 2011. Kybernology. Ilmu Pemerintahan Baru, Jakarta: Rineka Cipta
Pasolong, Harbani. 2011. Teori Administrasi Publik, Bandung: Alfabeta
Priansa, Suwatno dan Garnida, Donni J. (2013). MSDM Dalam Organisasi Publik Dan Bisnis. Bandung: AlfaBeta
Ratnia Solihah. 2015. Perihal Pemerintah dan Yang Diperintah. Modul Pengantar Ilmu Pemerintahan.
Ravianto, J. 2014. Produktivitas dan Manusia Indonesia. Jakarta, SIUP
Siagian, Sondang P. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara. Jakarta.
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta
_______. 2017, Metode Penelitian Manajemen, Cet.4, Bandung, CV Alfabeta.
_______. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
Sumayadi, I Nyoman. 2010. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Citra Utama
Syafiie, Inu Kencana. 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta
Tika, Prabundu H. Moh. 2014, Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan, (Jakarta: PT Bumi Aksara
Tim Redaksi. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka
Yuhefizar, Asrul Huda, Imam Gunawan, Eko Hariyanto, 2017. Membangun E-Government. Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan E-Government di Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia.
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Instruksi Presiden Nomor. 3 Tahun 2003. Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan E-Government. Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tanggal 9 Juni 2003
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Telematika (Telekomunikasi, Media, dan Informatika). Sekretariat Kabinet RI Tahun 2001. Jakarta
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi SPBE
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
Peraturan Menteri No.28 Tahun 2006 Tentang Pembuatan Domain Dengan Penggunaan Ekstensi go.id
PER-01/MBU/2011 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Good Corporate Governance
Artikel Ilmiah: Jurnal, Skripsi
Fitria Untari. 2018. Penerapan e-Government Dalam Pelayanan Publik Melalui Sistem Pajak Online (e-tax) (Studi Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang). Skripsi. Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Publik. Program Studi Ilmu Administrasi Public Malang
Habibullah, Achmad, 2010. Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government, Volume 23, Nomor 3.
Hardiansyah, Ahmad. "Peranana E-Goverment dalam mewujudkan Good Governance." 2011
Hofmann, S., Rackers, M., dan Beckers, J. 2012. Identifying Factors of EGovernment Acceptance-A Literature Review. Thirty Third International Conference on Information Systems, (pp. 1-19). Orlando.
Ilyas. 2020. Revitalisasi Peran Srategis Sekretaris Daerah Dalam Mengakselerasi Reformasi Birokrasi. Vol. 4 No. 1 (2022): Kalabbirang Law Journal. https://doi.org/10.35877/454RI. kalabbirang146
Lenak, Syalom M.C., Ismail Sumampow, Welly Waworundeng (2021). Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon. Jurnal governance. Vol.1, No. 1, 2021. ISSN: 2088-2815.
Mahdanisa, Dinda dan Nurlim. 2018. Analisis Penerapan E-Government Dalam Pencapaian Sistem Informasi Pada (Dinas Kominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara. Staf Fungsional Peneliti Balitbangda Kab. Kutai Kartanegara
Provinsi Kaltim. 50 | Jurnal “Gerbang Etam” Balitbangda Kab. Kukar Vol. 12 No. 1 Tahun 2018. ISSN 1978-838X
Masruri. 2014. Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) (Studi Kasus Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan tahun 2010). Governance and Public Policy, vol. 1 (1): 53-76
Musfikar, R. 2018. Kendala Dalam Implementasi E-Government Pada. 2, 48–58.
Nurhakim, Mochamad Ridwan Satya. 2014. Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kantor Pusat Operasional. Jurnal Ilmu Administrasi. Volume XI | Nomor 3 |Desember 2014
Nur, Muhammad, 2021. Faktor Sukses Penerapan E-Government Dalam Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Di Kabupaten Gowa, Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021
Pradana, Fazli Hilmy. 2022. Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Informasi Publik Di Diskominfo Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan. Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Rosalina, Iga. (2012). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012)
Satriya. "Pentingnya Revitalisasi e-Government." Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia, 2006: 38-43.
Sofjan Aripin. 2015. Peran Strategis Sekertaris Daerah Dalam Pembagunan Daerah. JURNAL ACADEMICA Fisip Untad VOL07 No. 02 Oklober 2015. ISSN 1411- 3341
Tangkilisan, Hesel Nogi. Implementasi Kebijakan Publik.Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI. Jurnal Vol. 3 No. 3 Oktober 2016
Wargadinata, Ella. 2021. Hubungan Dan Peran Pemangku Kepentingan Program Smart Kampung Kabupaten Bayuwangi. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, n.d.
Wijaya, Aditya. 2015. Penerapan E-Government di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang (Inpres No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Media Online
Aplikasi E-Government Menuju Good Governance. https://repository.uin-suska.ac.id/4852/3/BAB%20II%282%29.pdf egovernment
BAPPENAS, 2009. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government. https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasiutama/produk- hukum-peraturan-perundangan/inpres/inpres-no3-tahun2003-tentang- kebijakan-dan-strategi-nasional-pengembangan-e-governmet/.
Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas), 2014. http://egov.sumbarprov.go.id/page/berita/6/13 www.sumbarprov.go.id
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2015). Direktorat E-Government. Diakses pada 21 Agustus 2017. Terarsip dalam https://aptika.kominfo.go.id/index.php/profile/direktorat-e-government.
E-Government: Konsep Dan Implementasi. E-GOVERNMENT. https://diskominfo.solokkab.go.id/kategori/detail/egovernment
Eko Budi Sulistio. 2021. Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah Daerah. Akses 12 oktober 2021 pada http://staff.unila.ac.id/ekobudisulistio/2022/10/tatakelola-kelembagaan-pemerintahan-daerah/
Herdiansyah. 2003. Sejarah E-government. http://ricoherdiansyah85.blogspot.com
Indrajit, Richardus Eko. 2006. Electronic Government “Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi”. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2017 dari www.eko-indrajit.com
______. 2013. “Konsep dan Visi E-government”. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2017 dari www.eko-indrajit.com
Kominfo. 2015. “Dinamika Data Aplikasi Informatika 2015”. Diakses pada tanggal 13 November 2017 dari www.aptika.kominfo.go.id
Kominfo. 2018. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). URL: https://bpptik.kominfo.go.id/download/peraturan-presiden-nomor-95-tahun2018-tentang-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik/
Kumorotomo, Wahyudi. 2009. “Kegagalan Penerapan E-Government dan Kegiatan Tidak Produktif dengan Internet”. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2017 dari www.kumoro.staff.ugm.ac.id
Pengembangan e-Government Harus Selaras Dengan Regulasi.
https://www.kominfo.go.id/content/all/berita_satker
Susanto, T.D. (2017). eGovernment Indonesia. Peraturan Umum e-Government. https://egovernmentindonesia.wordpress.com/2017/11/23/peraturan-umum-e-government/#more-47 [Accessed Tanggal anda mengakses].
Wawan Setiawan (2017). E-Government. Prakom Pertama pada BKPSDMD. https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/e-government
World Bank. (2010). The World Bank Annual Report 2010. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXT ANNREP/EXTANNREP2010/0,,contentMDK:22626653~menuPK:7148 629~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:7074179,00.html. Diakses 1 November 2017.
Ali, Faried. 2011. Teori dan Konsep Administrasi Dari Pemikiran Paradigmatik M
enuju Redefinisi. RajaGrafindo Persada. Jakarta
Anggara, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara. Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance. CV. Pustaka Setia Bandung
Arikunto, Suharsimi. (2015) Prosedur Peneltian Pendekatan Dan Praktik, Jakarta: Bina Aksara
Alshehri, Mohammed and Steve Drew, E-Government Fundamentals, IADIS International Conference ICT, Society and Human Beings, 2010.
Bayu Surya Ningrat. Mengenal Ilmu Pemerintahan, 1992, Jakarta: Rineka Cipta
Bodgan, Robert and Steven J. Taylor. 2009. Penelitian Kualitatif. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional
Budiardjo, Miriam. 1999. Teori Politik Masa Kini. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
Creswell, J., W. Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu). Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016.
_______.2014. Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. USA: Sage Publikations
Gibson, James L., Jhon M. Ivancecich., dkk. 2013. Organisasi Perilaku, Struktur dan Proses. Jakarta: Binapura Aksara.
Hasibuan, Malayu S.P. 2010. Organisasi dan Motivasi, Efektivitas Kinerja. Jakarta: Bumi Aksara.
Indrajit. Richardus Eko. 2016. Konsep dan Strategi Electronic Government. Yogyakarta: Andi
Hardiansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media
Kumorotomo, Wahyudi. 2014. Penerapan E-government. Yogyakarta. Gama Press.
Mardiasmo. 2017. Perpajakan Edisis Terbaru. Yogyakarta. Andi
_______.2009. Perencanaan Keuangan Publik Sebagai Tuntutan dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Berwibawa. Jakarta.
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2010. Pedoman Umum Good Public Governance. Komite Nasional Kebijakan Governance Indonesia
Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
Moleong, Lexy J., 2016.Metedologi Penelitian Kualitatif, Ed. Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Morison (2012), Metode Penelitian Survei. Jakarta: Kencana Press
Ndraha, Talizidhuhu, 2011. Kybernology. Ilmu Pemerintahan Baru, Jakarta: Rineka Cipta
Pasolong, Harbani. 2011. Teori Administrasi Publik, Bandung: Alfabeta
Priansa, Suwatno dan Garnida, Donni J. (2013). MSDM Dalam Organisasi Publik Dan Bisnis. Bandung: AlfaBeta
Ratnia Solihah. 2015. Perihal Pemerintah dan Yang Diperintah. Modul Pengantar Ilmu Pemerintahan.
Ravianto, J. 2014. Produktivitas dan Manusia Indonesia. Jakarta, SIUP
Siagian, Sondang P. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara. Jakarta.
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta
_______. 2017, Metode Penelitian Manajemen, Cet.4, Bandung, CV Alfabeta.
_______. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
Sumayadi, I Nyoman. 2010. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Citra Utama
Syafiie, Inu Kencana. 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta
Tika, Prabundu H. Moh. 2014, Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan, (Jakarta: PT Bumi Aksara
Tim Redaksi. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka
Yuhefizar, Asrul Huda, Imam Gunawan, Eko Hariyanto, 2017. Membangun E-Government. Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan E-Government di Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia.
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Instruksi Presiden Nomor. 3 Tahun 2003. Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan E-Government. Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tanggal 9 Juni 2003
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Telematika (Telekomunikasi, Media, dan Informatika). Sekretariat Kabinet RI Tahun 2001. Jakarta
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi SPBE
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
Peraturan Menteri No.28 Tahun 2006 Tentang Pembuatan Domain Dengan Penggunaan Ekstensi go.id
PER-01/MBU/2011 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Good Corporate Governance
Artikel Ilmiah: Jurnal, Skripsi
Fitria Untari. 2018. Penerapan e-Government Dalam Pelayanan Publik Melalui Sistem Pajak Online (e-tax) (Studi Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang). Skripsi. Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Publik. Program Studi Ilmu Administrasi Public Malang
Habibullah, Achmad, 2010. Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government, Volume 23, Nomor 3.
Hardiansyah, Ahmad. "Peranana E-Goverment dalam mewujudkan Good Governance." 2011
Hofmann, S., Rackers, M., dan Beckers, J. 2012. Identifying Factors of EGovernment Acceptance-A Literature Review. Thirty Third International Conference on Information Systems, (pp. 1-19). Orlando.
Ilyas. 2020. Revitalisasi Peran Srategis Sekretaris Daerah Dalam Mengakselerasi Reformasi Birokrasi. Vol. 4 No. 1 (2022): Kalabbirang Law Journal. https://doi.org/10.35877/454RI. kalabbirang146
Lenak, Syalom M.C., Ismail Sumampow, Welly Waworundeng (2021). Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon. Jurnal governance. Vol.1, No. 1, 2021. ISSN: 2088-2815.
Mahdanisa, Dinda dan Nurlim. 2018. Analisis Penerapan E-Government Dalam Pencapaian Sistem Informasi Pada (Dinas Kominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara. Staf Fungsional Peneliti Balitbangda Kab. Kutai Kartanegara
Provinsi Kaltim. 50 | Jurnal “Gerbang Etam” Balitbangda Kab. Kukar Vol. 12 No. 1 Tahun 2018. ISSN 1978-838X
Masruri. 2014. Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) (Studi Kasus Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan tahun 2010). Governance and Public Policy, vol. 1 (1): 53-76
Musfikar, R. 2018. Kendala Dalam Implementasi E-Government Pada. 2, 48–58.
Nurhakim, Mochamad Ridwan Satya. 2014. Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kantor Pusat Operasional. Jurnal Ilmu Administrasi. Volume XI | Nomor 3 |Desember 2014
Nur, Muhammad, 2021. Faktor Sukses Penerapan E-Government Dalam Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Di Kabupaten Gowa, Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021
Pradana, Fazli Hilmy. 2022. Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Informasi Publik Di Diskominfo Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan. Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Rosalina, Iga. (2012). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012)
Satriya. "Pentingnya Revitalisasi e-Government." Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia, 2006: 38-43.
Sofjan Aripin. 2015. Peran Strategis Sekertaris Daerah Dalam Pembagunan Daerah. JURNAL ACADEMICA Fisip Untad VOL07 No. 02 Oklober 2015. ISSN 1411- 3341
Tangkilisan, Hesel Nogi. Implementasi Kebijakan Publik.Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI. Jurnal Vol. 3 No. 3 Oktober 2016
Wargadinata, Ella. 2021. Hubungan Dan Peran Pemangku Kepentingan Program Smart Kampung Kabupaten Bayuwangi. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, n.d.
Wijaya, Aditya. 2015. Penerapan E-Government di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang (Inpres No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Media Online
Aplikasi E-Government Menuju Good Governance. https://repository.uin-suska.ac.id/4852/3/BAB%20II%282%29.pdf egovernment
BAPPENAS, 2009. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government. https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasiutama/produk- hukum-peraturan-perundangan/inpres/inpres-no3-tahun2003-tentang- kebijakan-dan-strategi-nasional-pengembangan-e-governmet/.
Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas), 2014. http://egov.sumbarprov.go.id/page/berita/6/13 www.sumbarprov.go.id
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2015). Direktorat E-Government. Diakses pada 21 Agustus 2017. Terarsip dalam https://aptika.kominfo.go.id/index.php/profile/direktorat-e-government.
E-Government: Konsep Dan Implementasi. E-GOVERNMENT. https://diskominfo.solokkab.go.id/kategori/detail/egovernment
Eko Budi Sulistio. 2021. Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah Daerah. Akses 12 oktober 2021 pada http://staff.unila.ac.id/ekobudisulistio/2022/10/tatakelola-kelembagaan-pemerintahan-daerah/
Herdiansyah. 2003. Sejarah E-government. http://ricoherdiansyah85.blogspot.com
Indrajit, Richardus Eko. 2006. Electronic Government “Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi”. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2017 dari www.eko-indrajit.com
______. 2013. “Konsep dan Visi E-government”. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2017 dari www.eko-indrajit.com
Kominfo. 2015. “Dinamika Data Aplikasi Informatika 2015”. Diakses pada tanggal 13 November 2017 dari www.aptika.kominfo.go.id
Kominfo. 2018. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). URL: https://bpptik.kominfo.go.id/download/peraturan-presiden-nomor-95-tahun2018-tentang-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik/
Kumorotomo, Wahyudi. 2009. “Kegagalan Penerapan E-Government dan Kegiatan Tidak Produktif dengan Internet”. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2017 dari www.kumoro.staff.ugm.ac.id
Pengembangan e-Government Harus Selaras Dengan Regulasi.
https://www.kominfo.go.id/content/all/berita_satker
Susanto, T.D. (2017). eGovernment Indonesia. Peraturan Umum e-Government. https://egovernmentindonesia.wordpress.com/2017/11/23/peraturan-umum-e-government/#more-47 [Accessed Tanggal anda mengakses].
Wawan Setiawan (2017). E-Government. Prakom Pertama pada BKPSDMD. https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/e-government
World Bank. (2010). The World Bank Annual Report 2010. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXT ANNREP/EXTANNREP2010/0,,contentMDK:22626653~menuPK:7148 629~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:7074179,00.html. Diakses 1 November 2017.
Published
2023-06-30
Issue
Section
Articles
