Implementasi Kebijakan Penegakan Peraturan Daerah No.16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Wajo

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk analisis implementasi kebijakan penegakan Peraturan Daerah (Perda) No. 16 tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni suatu bentuk penelitian yang memberikan gambaran mengenai objek yang diamati atau fokus penelitian dengan metode pengumpulan data berupa Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan telah memenuhi standar dan penggunaan sumber daya yang kompeten serta jalinan komunikasi antar eksekutif dan legislatif telah menemukan kesepakatan bersama demi kepentingan publik sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, Larangan berdagang pada tempat atau jalan yang digunakan bagi masyarakat lainnya dimana dalam penegakan perda tersebut telah memenuhi standar dan penggunaan sumber daya yang kompeten serta memberi jaminan akan adanya tempat yang layak dengan menggunakan komunikasi secara non verbal antar masyarakat, eksekutif dan legislatif, Larangan membeli barang pada berdagang pada tempat atau jalan yang digunakan bagi masyarakat lainnya dimana dalam penegakan perda tersebut telah memenuhi standar dan penggunaan sumber daya yang kompeten serta memberi jaminan akan adanya tempat yang layak dengan menggunakan  komunikasi antara masyarakat, eksekutif dan legislative telah mampu melakukan pengawasan agar keadilan sosial dapat di administrasikan dengan baik, Tanggungjawab dan prosedur dalam implementasinya dimana dalam penegakan perda tersebut telah memenuhi standar dan penggunaan sumber daya yang kompeten serta  memberi jaminan akan adanya sebuah aturan dapat terealisasi dan layak dengan menggunakan komunikasi dengan masyarakat, eksekutif dan legislatif.

This study aims to analyze the implementation of the Regional Regulation (Perda) No. 16 of 2014 concerning public order and peace in the Civil Service Police Unit in Wajo Regency. This research uses descriptive research with a qualitative approach, which is a form of research that provides an overview of the object being observed or the focus of research with data collection methods such as observation, interview and documentation. The results show that they have met standards and competent use of resources as well as communication links between the executive and legislature have found mutual agreement in the public interest as an effort to improve public welfare, Prohibition of trading in places or roads used for other communities where the enforcement of the bylaws has met standards and competent use of resources as well as guaranteeing a proper place by using non-verbal communication between the community, the executive and the legislature, Prohibition of buying goods when trading on places or roads that are used by other communities where the enforcement of the regulation has met the standard and competent use of resources as well as guaranteeing that there is an appropriate place by using communication between the community, the executive and the legislature have been able to supervise so that social justice can be administered de Well, Responsibilities and procedures in its implementation wherein the enforcement of the perda has met standards and the use of competent resources and guarantees that a regulation can be realized and is feasible by using communication with the community, executive and legislative branches.